Dalam perjalanan sejarah mobilitas yang diwarnai dengan transmigrasi di Indonesia yang sudah mencapai satu abad, sejak mulai dilaksanakan pada jaman pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905 hingga saat ini, telah melalui berbagai masa pemerintahan dan kekuasaan yang berbeda. Walaupun secara demografis pengertian umum dari transmigrasi ini tetap sama dari masa ke masa, yaitu memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang kurang atau jarang penduduknya, tetapi dalam pelaksanaanya didasarkan pada latar belakang, tujuan, dan kebijakan yang berbeda-beda, baik yang tertulis secara resmi maupun terselubung (Nugraha, 2009).

1.      Masa Percobaan Kolonisasi

Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai sejak dilaksanakannya kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1905. Kebijakan kolonisasi penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa dilatarbelakangi oleh:

1)      Pelaksanaan salah satu program politik etis, yaitu emigrasi untuk mengurangi jumlah penduduk pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah.

2)      Pemilikan tanah yang makin sempit di pulau Jawa akibat pertambahan penduduk yang cepat telah menyebabkan taraf hidup masyarakat di pulau Jawa semakin menurun.

3)      Adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.

Politik etis yang mulai diterapkan pada tahun 1900 bertujuan mensejahterakan masyarakat petani yang telah dieksploitasi selama dilaksanakannya culture stelsel (sistem tanam paksa). Sebab system tanam paksa tersebut secara empirik telah menyebabkan orang-orang pribumi semakin menderita. Dari sisi ekonomi, telah menyebabkan pula berubahnya sistem perekonomian tradisional ke arah pola perekonomian baru (dualisme ekonomi) dan bertambah miskinnya penduduk terutama masyarakat petani.

2.      Periode Lampongsche Volksbanks

Catatan akurat mengenai berapa banyak jumlah penduduk yang dipindahkan pada periode ini masih perlu dicari. Data yang berasal dari beberapa dokumen antara lain memperlihatkan antara tahun 1912-1922 jumlah penduduk yang diberangkatkan ke daerah kolonisasi sebanyak 16.838 orang. Kemudian pada tahun 1922 dibuka lagi pemukiman kolonisasi baru yang lebih besar yang diberi nama Wonosobo di dekat Kota Agung Lampung Selatan serta pemukiman kolonisasi dekat Sukadana di Lampung Tengah. Pemukiman yang lebih kecil dibuka di Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan, dan Sulawesi.

Data yang lain menunjukkan sampai akhir tahun 1921 jumlah penduduk asal Jawa di desa-desa kolonisasi Gedongtataan telah mencapai jumlah 19.572 orang. Ada juga yang menulis, antara tahun 1905-1929 jumlah orang Jawa yang dipindahkan ke luar Jawa sudah mencapai angka 24.300 orang. Dengan demikian jika dihitung berdasarkan jumlah orang yang diberangkatkan antara tahun 1905-1911 sebanyak 4.800 orang, berarti antara tahun 1911-1929 pemerintah kolonial Belanda telah memindahkan penduduk melalui program kolonisasi sekitar 19.500 orang.

Pada periode Lampongsche volksbank, pelaksanaan kolonisasi belum dapat dikatakan berhasil, penyebabnya adalah perencanaan yang kurang matang dan implementasi yang banyak menyimpang. Masalah tempat pemukiman, pengairan, dan yang lainnya tidak direncanakan secara matang, sehingga menyebabkan kerugian secara finansial. Kesehatan pemukim baru pun menjadi terabaikan, berdampak pada tingkat mortalitas penduduk di pemukiman kolonisasi menjadi tinggi. Walaupun pemerintah kolonial Belanda memiliki konsep, bahwa daerah tujuan kolonisasi harus memiliki suasana sosial budaya dan system pertanian yang hampir sama dengan daerah asal. Namun faktanya daerah yang telah dipersiapkan tersebut tidak memenuhi kriteria. Sistem irigasi yang dibuat tidak memadai, demikian juga prasarana transportasi, sehingga banyak pemukim baru yang tidak betah, dan kembali ke Jawa. Dalam perekrutan calon peserta kolonisasi, pemerintah member instruksi kepada lurah-lurah yang diberi target untuk mengirimkansejumlah orang ke daerah kolonisasi. Sistem seleksi yang diatur oleh lurah menjadikan mereka mudah mengatur untuk menyingkirkan orangorang tidak disukai karena dianggap saingan atau lawan politik lurah. Cara rekruitmen demikian menyebabkan orang tidak siap untuk memulai kehidupan di daerah tujuan kolonisasi.

Sejalan dengan pencanangan kolonisasi, perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur mengalami kemajuan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kolonisasi, karena ada persaingan antara calo tenaga kerja dengan petugas kolonisasi yang diberi target untuk mencari orang sebagai peserta kolonisasi. Isu yang dikembangkan oleh calo tenaga kerja adalah hal-hal negatif tentang kolonisasi, agar penduduk Jawa lebih tertarik untuk menjadi kuli kontrak di perkebunan Sumatera. Pada akhirnya orang-orang di pulau Jawa sendiri lebih tertarik menjadi kuli kontrak ketimbang ikut kolonisasi, sebab dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Ada dugaan pemerintah kolonial Belanda menjadi tidak terlalu serius menangani kolonisasi, setelah melihat fenomena banyaknya orang Jawa yang tertarik untuk menjadi kuli kontrak pada perkebunanperkebunan di Sumatera Timur. Hal ini disebabkan pemerintah kolonial Belanda sendiri, dalam melaksanakan kolonisasi ini memiliki tujuan yang terselubung yaitu untuk mendukung penyediaan tenaga kerja murah bagi perkebunan-perkebunan tanaman eksport dalam rangka mendukung perkembangan ekonominya. Artinya program kolonisasi ini dianggap menjadi tidak penting, manakala sudah banyak penduduk Jawa yang tertarik untuk menjadi kuli kontrak di Sumatera (Nugraha, 2009).

3.      Jaman Depresi Ekonomi Dunia

Terjadinya arus migrasi penduduk yang deras dari pulau Jawa untuk menjadi kuli kontrak di Sumatera berlangsung menjelang terjadinya depresi ekonomi dunia. Himpitan kesulitan hidup di Jawa telah mendorong mereka secara mandiri dan sukarela bermigrasi ke Sumatera. Hal ini, pada akhirnya menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan kolonisasi.

Pada masa peralihan antara tahun 1927- 1930 pemerintah hanya menyediakan biaya transportasi untuk mereka yang mengikuti program kolonisasi. Depresi ekonomi yang terus berlanjut telah berpengaruh terhadap perekonomian pemerintah kolonial Belanda. Permintaan tenaga kerja dari perkebunan-perkebunan di Sumatera menjadi kurang, bahkan sebagian mengurangi tenaga kerjanya, sehingga banyak kuli kontrak yang kembali ke pulau Jawa. Pemerintah Belanda mulai merasa perlu mengintensifkan kembali kolonisasi. Pemerintah memperketat persyaratan untuk mengikuti kolonisasi yaitu:

a.       Peserta harus benar-benar petani, sebab jika bukan dapat menyebabkan ketidakberhasilan di lokasi kolonisasi

b.      Fisik harus kuat agar bisa bekerja keras

c.       Harus muda untuk menurunkan fertilitas di pulau Jawa

d.       Sudah berkeluarga untuk menjamin ketertiban di lokasi baru

e.       Tidak memiliki anak kecil dan banyak anak karena akan menjadi beban

f.       Bukan bekas kuli kontrak karena dianggap sebagai propokator yang akan menimbulkan keresahan di pemukiman baru

g.       Harus waspada terhadap “perkawinan koloniasai” sebagai sumber keributan

h.      Jika wanita tidak sedang hamil karena diperlukan tenaganya pada tahun-tahun pertama bermukim di tempat baru

i.        Jika bujangan harus menikah terlebih dahulu di Jawa karena dikhawatirkan mengganggu istri orang lain.

j.        Peraturan tersebut tidak berlaku jika seluruh masyarakat desa ikut kolonisasi.

Sejalan dengan kesulitan ekonomi yang dialami oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai dampak depresi ekonomi dunia sementara minat masyarakat Jawa untuk ikut kolonisasi cukup tinggi, pemerintah akhirnya merubah pola kolonisasi untuk menekan biaya dengan system bawon. Pemukim kolonisasi terdahulu diharapkan memakai tenaga kerja pemukim baru dengan prinsip tolong-menolong dan gotong-royong. Pemekaran daerah kolonisasi baru dibuat tidak jauh dari kolonisasi lama.

Penempatan pemukim baru dilakukan pada bulan Februari-Maret saat menjelang musim panen padi di pemukiman lama, sehingga mereka bisa ikut bawon. Bagian hasil bawon pemukim baru di Lampung dibuat lebih besar dengan perbandingan 1:7 atau 1:5, artinya buruh mendapatkan satu bagian setiap tujuh atau lima bagian pemilik. Pada saat itu sistem bawon di pulau Jawa umumnya menggunakan perbandingan 1:10. Peserta kolonisasi mandiri pada periode ini boleh dikatakan lebih berhasil dibandingkan dengan peserta sebelumnya, walaupun masih ada beberapa yang kembali ke pulau Jawa. Kondisi demikian, memberikan daya tarik pada masyarakat Jawa untuk ikut kolonisasi. Akhirnya dikembangkan daerah kolonisasi baru di Palembang, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi, dan Kalimantan.

Walaupun pada pelaksanaan kolonisasi periode ini jumlah penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa ke daerah kolonisasi cukup banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun kalau dilihat dari aspek pengendalian penduduk pulau Jawa belum bisa disebut berhasil. Pendapat ahli kependudukan Belanda pada saat itu, jika ingin mengendalikan penduduk Jawa, penduduk yang dipindahlan harus mencapai 80.000 keluarga per tahun. Pemerintah kolonial Belanda sampai menjelang akhir masa kekuasaannya, hanya mampu memindahkan penduduk pulau Jawa kurang dari seperlima dari target yang diharapkan per tahunnya. Data lain menunjukkan antara tahun 1905-1941 penduduk yang berhasil dipindahkan hanya berjumlah 189.938 orang. Akan tetapi jika dilihat dari aspek peningkatan kesejahteraan peserta kolonisasi, mereka mungkin dapat disebut lebih baik tingkat kehidupannya dibandingkan pada saat berada di daerah asalnya (Nugraha, 2009).

4.      Transmigrasi Masa Pendudukan Jepang

Sejak tahun 1942 susunan pemerintahan di Lampung mengalami perubahan dengan perginya pejabat-pejabat kolonial Belanda dari Binnenlands Bestuur. Ketika tentara Jepang masuk ke Indonesia, kegiatan transmigrasi tetap dilaksanakan. Akan tetapi karena sibuk dengan peperangan, rupanya penguasa Jepang tidak sempat melakukan pengadministrasian kegiatan transmigrasi seperti halnya pada jaman pemerintah kolonial Belanda, sehingga sangat sedikit dokumentasi mengenai transmigrasi yang bisa ditemukan.

Diperkirakan selama kekuasaan Jepang, penduduk pulau Jawa yang berhasil dipindahkan ke luar Jawa melalui transmigrasi sekitar 2.000 orang. Tidak hanya di bidang transmigrasi, kondisi kependudukan yang parah dimulai ketika tentara Jepang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Belanda. Pada periode ini kondisi perekonomian di Indonesia sangat buruk. Beberapa komoditi seperti tekstil, alat-alat pertanian, bahan pangan menghilang dari pasaran. Terjadi pula mobilisasi tenaga kerja (romusha) untuk dipekerjakan di perkebunanperkebunan dan proyek-proyek pertahanan Jepang, baik di dalam maupun di luar negeri.

5.      Transmigrasi Setelah Kemerdekaan

Sudrajat (2006) mengungkapkan ada 3 masa setelah kemerdekaan, yaitu: masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.

a.    Masa Orde Lama

Ketika baru merdeka dari penjajahan Jepang, di Indonesia masih terjadi gejolak politik, sehingga permasalahan kepadatan penduduk masih terabaikan. Baru tahun 1948 pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia untuk mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A. H. D. Tambunan. Walaupun telah terbentuk kepanitiaan, keputusan yang menyangkut masalah transmigrasi baru diambil pada tahun 1950. Bulan Desember 1950 merupakan awal mula pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan ke Sumatera Selatan. Pelaksananya ditangani oleh Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah Kementrian Sosial. Pada tahun 1960 Jawatan Transmigrasi menjadi departemen yang digabung dengan urusan perkoperasian dengan nama Depertemen Transmigrasi dan Koperasi.

Pada masa ini, selain tujuan demografis, tujuan lainnya tidak jelas. Namun Presiden Soekarno sendiri tidak fokus pada kelebihan penduduk Jawa, tetapi hanya melihat adanya ketimpangan kepadatan penduduk pulau Jawa dan luar Jawa. Akan tetapi di kemudian hari yaitu seperti tercantum pada Undang-undang No. 20/1960 jelas terbaca, bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Target pemindahan penduduk pada jaman orde lama dinilai sangat ambisius dan tidak realistis, dimana sasaran “Rencana 35 Tahun Tambunan” adalah mengurangi penduduk pulau Jawa agar mencapai angka 31 juta jiwa pada tahun 1987 dari jumlah penduduk sebanyak 54 juta jiwa pada tahun 1952. Pada kenyataannya antara tahun 1950-1959 pemerintah hanya berhasil memindahkan transmigran sebanyak 227.360 orang.31 Revisi target transmigran sebenarnya telah dilakukan dengan yang lebih realistis. Selama lima tahun, antara tahun 1956-1960 direncanakan pemindahan penduduk Jawa sebanyak 2 juta orang, atau rata-rata 400 ribu orang per tahun. Pada rencana delapan tahun selanjutnya, yaitu antara tahun 1961-1968, Jawatan Transmigrasi menurunkan lagi tergetnya menjadi 1,56 juta orang, atau rata-rata 195 ribu orang per tahun.

Pada periode rencana delapan tahun, muncul kebijakan Transmigrasi Gaya Baru pada musyawarah nasional gerakan transmigrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember 1964. Konsepnya memindahkan kelebihan fertilitas total yang diperkirakan mencapai angka 1,5 juta orang per tahun. Pada kebijakan ini, muncul pula ide untuk melaksanakan transmigrasi swakarya, artinya transmigran baru ditampung oleh transmigran lama seperti yang pernah dilakukan pada jaman Belanda dengan sistem bawon, kemudian membuka hutan, membangun rumah, dan membuat jalan sendiri, sehingga tanggungan pemerintah tidak terlampau besar. Minat penduduk pulau Jawa untuk ikut transmigrasi pada periode ini cukup tinggi. Bahkan mereka mau berangkat ke daerah transmigran atas biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Di tempat tujuan mereka cukup melapor untuk memperoleh sebidang lahan dan bantuan material lainnya. Pada jaman orde lama, ada pengkategorian transmigrasi, sehingga dikenal istilah transmigrasi umum, transmigrasi keluarga, transmigrasi biaya sendiri, dan transmigrasi spontan. Dalam sistem transmigrasi umum segala keperluan transmigran, sejak pendaftaran sampai di lokasi menjadi tanggungan pemerintah. Pemerintah juga menanggung biaya hidup selama delapan bulan pertama, bibit tanaman, serta alat-alat pertanian.

Transmigrasi keluarga merupakan merupakan sistem transmigrasi beruntun, artinya jika ada keluarga transmigran ingin mengajak keluarganya yang masih tinggal di pulau Jawa untuk tinggal di daerah transmigrasi, maka transmigran lama harus menanggung biaya hidup dan perumahan transmigran baru. Sistem ini tidak jalan, karena terlalumemberatkan peserta transmigrasi, sehingga tidak dilaksanakan lagi sejak 1959. Transmigrasi biaya sendiri, mengharuskan calon transmigran mendaftar di tempat asal, kemudian berangkat ke lokasi dengan ongkos sendiri, setelah sampai di lokasi mereka mendapatkan lahan dan subsidi seperti transmigran umum. Sedangkan transmigrasi spontan selain menanggung sendiri ongkos ke lokasi, mereka pun harus mengurus sendiri keberangkatannya. Di tempat tujuan baru mereka lapor untuk mendapatkan lahan di daerah yang telah ditentukan.

b.      Masa Orde Baru

Pada jaman orde baru, tujuan utama transmigrasi tidak sematamata memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke luar Jawa, namun ada penekanan pada tujuan memproduksi beras dalam kaitan pencapaian swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas ke wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua. Tahun 1965-1969, belum ditentukan target jumlah transmigran yang harus dipindahkan. Bahkan terkesan belum begitu perhatian terhadap progran transmigrasi. Daerah transmigran seperti Lampung, Jambi, Sumatera Selatan yang pada awalnya banyak sekali menerima transmigran, pada periode ini hanya menerima sekitar 52 persen dari total transmigran yang diberangkatkan. Jumlah yang dikirim ke Sulawesi sekitar 25 persen, sisanya ke pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Papua. Jika pada masa orde lama dikenal empat katagori transmigrasi, pada periode ini hanya dikenal dua kategori yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan.

Pada transmigrasi spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke tempat tujuan, ongkos ongkos semua ditanggung peserta. Sementara transmigrasi spontan, semua ongkos ditanggung pemerintah, dan di lokasi memperoleh lahan seluah dua hektar, rumah, dan alat-alat pertanian, serta biaya selama 12 bulan pertama untuk di daerah tegalan, dan 8 bulan pertama di daerah pesawahan menjadi tanggungan pemerintah. Jumlah seluruh transmigran yang berhasil dipindahkan pada periode ini sebanyak 182.414 orang atau sekitar 52.421 keluarga. Masih pada jaman orde baru, tepatnya tahun 1974 ketika Gunung Merapi meletus, ada kejadian seluruh warga desa diikutsertakan dalam program transmigrasi, di lokasi baru mereka menempati daerah yang sama. Dari kejadian inilah kemudian muncul istilah transmigrasi bedol desa.

Pada periode rencana pembangunan lima tahun (repelita) ke-2 antara tahunn 1974-1979, konsep transmigrasi diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut, transmigrasi diharapapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, serta meningkatkan produksi pangan dan komoditi eksport. Produksi pertanian diharapkan dapat mendukung sektor industri sebagai cita-cita pembangunan.35 Selain itu mulai tercetus pemikiran untuk mengembangkan daerah tujuan semenarik mungkin, sehingga akan banyak penduduk yang tertarik untuk pindah dari pulau Jawa dengan biaya mandiri tanpa tergantung pada pemerintah. Target transmigrasi pada repelita ke-2 adalah memberangkatkan 50 ribu keluarga atau 250 ribu orang per tahun, atau jika dihitung selama selama lima tahun, transmigran yang harus diberangkatan sebanyak 1,25 juta orang. Target yang tidak realistis tersebut pada tahun 1976 dikurangi menjadi 108 ribu keluarga selama lima tahun, sedangkan realisasinya pemerintah hanya mampu memberangkatkan sebanyak 204 ribu orang atau sekitar 16 persen dari target yang dicanangkan.

Masa selanjutnya, pada repelita ke-3 (1979-1983) ada penekanan yang lebih mendalam terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan transmigrasi spontan lebih didorong lagi dengan mengembangkan kegiatan ekonomi di luar pulau Jawa guna menarik minat calon transmigran. Target pemindahan transmigran sebanyak 250 ribu keluarga dapat dicapai, bahkan terlampaui sebanyak dua kali lipat. Pemerintah berhasil memberangkatkan sebanyak 500 ribu keluarga. Mengingat keberhasilan pada repelita ke-3, maka pada repelita ke-4 target transmigran ditingkatkan lagi menjadi 750 ribu keluarga atau 3,75 juta orang. Pada akhir bulan Oktober 1985 telah berhasil diberangkatkan sebanyak 350.606 keluarga atau 1.163.771 orang. Pada periode ini diintroduksi konsep tentang pelestarian lingkungan, sehingga transmigrasi juga diberi misi agar bisa memulihkan sumber daya alam yang sudah tereksploitasi dan memelihara lingkungan hidup.

c.       Masa Reformasi

Jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan dalam program transmigrasi, terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian tetap tidak bisa mengejar bertambahnya jumlah penduduk di pulau Jawa. Sebab fertilitas di pulau Jawa jauh melebihi angka penduduk yang dapat dipindahkan ke luar pulau Jawa. Dengan demikian, jika dilihat dari aspek demografis yang dikaitkan dengan pengurangan penduduk di pulau Jawa, program transmigrasi ini tidak mencapai sasarannya. Diakui pula oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, bahwa pelaksanaan transmigrasi yang telah dilaksanakan hingga jaman orde baru belum memberikan pengaruh yang merata, baik ditinjau dari sisi mikro yaitu tingkat perkembangan UPT/Desa, maupun makro yaitu pada percepatan pertumbuhan wilayah. Pembangunan transmigrasi pun belum berhasil menjadi pendorong pembangunan, karena belum dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan wilayah. Mengingat kondisi seperti di atas, perlu dicari paradigma baru dalam pembangunan transmigrasi. Paradigma baru yang sudah jauh berbeda dengan paradigma lama, terjadi dengan dikeluarkannya Undangundang No. 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 90 tahun terakhir memang tidak berhasil dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa tujuan transmigrasi adalah:

1)      untuk meingkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar,

2)      meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan

3)      memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui tujuannya itu diharapkan rakyat Indonesia yang berada di luar the circular flow of income dalam sistem ekonomi nasional bisa lebih cepat mencapai tingkat kesejahteraannya. Terjadinya ketimpangan akibat strategi industrialisasi yang terlalu bertumpu di pulau Jawa yang telah menyebabkan ketimpangan antar daerah dapat dikurangi. Gejala disintegrasi dan separatis memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat termasuk dari pihak Departemen Transmigrasi dan PPH.

Penyempurnaan pelaksanaan transmigrasi yang diperlukan antara lain, agar transmigrasi diupayakan secara merata di wilayah tanah air, dan pemukiman transmigran tidak merupakan enclave serta memiliki keterkaitan fungsional dengan kawasan di sekitarnya. Berbagai kelompok etnis harus berbaur dalam kebhinekaan, penduduk setempat juga harus mendapat perhatian yang sama, dengan tujuan untuk meredam potensi konflik antara pendatang dan penduduk asli. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sehingga, pembangunan transmigrasi harus adiletakan pada kerangka pembangunan daerah yang selanjutnya harus dapat dijabarkan dalam program-program transmigrasi.

Berdasarkan pada penjelasan di atas visi transmigrasi ke depan adalah “mewujudkan komunitas baru yang merupakan hasil integrasi harmonis antara penduduk setempat dan masyarakat pendatang, yang sejahtera serta dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berkelanjutan”. Adapun misinya adalah “engisi pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan pendatang, serta sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional”. Misi di atas dilakukan melalui konsep pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat, antara lain dengan upaya peningkatan pembangunan daerah dalam rangka mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada, dan mewujudkan agropolitan baru sebagi pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dilakukan pendekatan kultural dengan memperhatikan sistem nilai dan perilaku serta adatistiadat masyarakat setempat, sehingga pembangunan transmigrasi tidak lagi bersifat eksklusif dalam kehidupan siklis, melainkan melalui berbagai teknik pembauran.

Konsep manajemen pembangunan transmigrasi yang dijalankan antara lain, pembangunan transmigrasi yang reformis tidak lagi menekankan pada target pemindahan transmigran, melainkan pada pencapaian pertumbuhan kesejahteraan transmigran yang dikaitkan dengan kemampuan daya beli dari transmigran yang paling miskin dengan ukuran keberhasilan minimal transmigran terhadap kebutuhan dasarnya. Selain itu, menjadikan transmigrasi sebagai suatu kebutuhan yang diminta oleh masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.